Pemberatan Pidana pada Delik Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Keadilan Proporsional

Abstract

Tulisan ini akan mengkaji Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengatur tentang ancaman minimum sanksi pidana bagi penyelenggara Negara, hal ini merupakan pasal specialis yang dimana mengatur mengenai korupsi dengan penyalahgunaan kekuasaan terkhususkan oleh pegawai negeri diberikan sanksi yang lebih ringan dengan ancaman pidana paling sedikit 1 tahun dibanding dengan Pasal 2 ayat (1) dengan ancaman pidana minimum 4 tahun bagi yang bukan penyelenggara Negara atau Pegawai Negeri. Dari masalah tersebut dapat diketahui bahwa adanya ketidakadilan dalam pasal tersebut, penulis menggunakan Keadilan aristoteles yaitu suatu keseimbangan terhadap penegakan hukum. Penulisan ini ditulis menggunakan pendekatan Perundang-undangan dan Pendekatan Konseptual. Hasil penelitian menujukkan bahwa Seorang penyelenggara Negara atau pegawai negeri seharusnya mendapatkan pidana minimal khusus yang lebih berat sebab pegawai negeri melakukan penyalahgunaan kewenangan. Merujuk pada Pasal 52 KUHP yakni pemberatan kepada pejabat yang memakai kekuasan tetapi hal tersebut tetap tidak sesuai dengan keadilan proporsional.