Mekanisme Self Report Perpres no. 57 dengan Kewajiban Negara Memenuhi Hak Bekerja

Abstract

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis hak warga negaradalam mendapat pekerjaanterhadap kewajiban negara untuk memenuhi hak tersebut, dalam hal ini negara seharusnya bersikap aktif. Selain itu tulisan ini juga hendak menjustifikasi bahwa penerapan mekanisme self report tidak sesuai dengan kewajiban negara untuk memenuhi hak warga negara dalam mendapatkan pekerjaan.Masalah difokuskanpada ketidaktepatan secara konseptual dalam mengimplementasikan konstruksi berpikir pemenuhan HAM, dimana negara seharusnya berkewajiban untuk memenuhi hak setiap warga negaranya yang diatur dalam konstitusi. Namun, negara justru terkesan lepas tangan dengan melimpahkan apa yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak Pemberi Kerja. Metode Penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah penelitian hukum normatif dengan dilakukan pendekatan perundang-undangan, dan pengumpulan data melalui studi kepustakaan yang relevan dan termutakhir dengan materi yang akan dikaji serta dianalisis secara kualitatif. Kajian ini menyimpulkan bahwa mekanisme self reportpada Pasal 4 ayat (2) Perpres No. 57 Tahun 2023 tidak kompatibel dengan kewajiban negara to fullfilhak mendapat pekerjaan, karena justru membuat negara pasif dalam melaksanakan kewajibannya. Pemerintah seharusnya mengambil langkah aktif dalam urgensi melaksanakan kewajibannya untuk memenuhi hak warga negara dalam mendapat pekerjaan sebagaimana amanat Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 dan Pasal 38 ayat (1) UU No. 39 Tahun 1999. The objective of this article is to examine the relationship between the right of citizens to employment and the state's obligation to fulfil that right. In this context, it is necessary to consider the role of the state as an active agent in ensuring the realisation of this right. Furthermore, it seeks to justify the incompatibility of implementing the self-report mechanism in relation to the state's obligation to fulfil citizens' right to employment. The issue can be defined as a conceptual inaccuracy in the implementation of a theoretical framework for the fulfilment of human rights. This theoretical framework should, in theory, oblige the state to fulfil the rights of every citizen as set out in the constitution. Nevertheless, the state appears to be abdicating its responsibilities by delegating them to employers. This article employs a normative juridical approach with a statutory methodology. Data are collected through literature studies that are pertinent and current, and which inform the qualitative analysis of the material to be reviewed. This study finds that the self-report mechanism set forth in Article 4, paragraph (2) of Presidential Regulation No. 57 of 2023 is incompatible with the state's obligation to fulfill the right to work. This is because the mechanism makes the state passive in carrying out its obligations. It is incumbent upon the government to take proactive measures to fulfil its obligations regarding citizens' rights to employment, as enshrined in Article 27, paragraph (2) of the 1945 Constitution and Article 38, paragraph (1) of Law No. 39 of 1999.