Perjanjian Eksternalisasi Penanganan Asylum Seeker Berdasarkan Prinsip Humanity

Abstract

Kebijakan Eksternalisasi ini menjadi tren di negara anggota Uni Eropa untuk mengalihkan tanggungjawab pemrosesan Asylum Seeker ke negara non Uni Eropa. Kebijakan ini tidak sesuai dengan Humanity Principle. Artikel ini memberikan analisis hukum dan penjelasan mengenai kebijakan eksternalisasi, Humanity Principle, hak Asylum Seeker dan tanggungjawab negara. Dengan menggunakan metode penelitian hukum (Legal Research) berdasarkan hukum primer dan hukum sekunder. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa eksternalisasi penanangan Asylum Seeker tidak sesuai dengan prinsip Humanity karena seharusnya Italia melakukan pemrosesan Asylum Seeker secara langsung di wilayahnya bukan di Albania sehingga pengalihan tanggungjawab tidak akan terjadi. Dengan begitu mengurangi adanya pelanggaran Hak Asasi Manusia dan Refoulement. Negara mempunyai tanggungjawab untuk melindungi (obligation to protect) secara langsung terhadap seluruh warga negara dan setiap individu tanpa warga negara dan wajib menaati prinsip non-Refoulement.