Tanggung Jawab Hukum terhadap Kebocoran Data Kesehatan dan Data Pribadi dalam Rekam Medis Elektronik

Abstract

Perkembangan teknologi di bidang kesehatan telah mendorong digitalisasi rekam medis melalui sistem rekam medis elektronik. Namun, digitalisasi ini juga meningkatkan risiko kebocoran data kesehatan dan data pribadi pasien, yang dapat menimbulkan berbagai konsekuensi hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban hukum pengendali data terhadap kebocoran data kesehatan dan data pribadi dalam rekam medis elektronik berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengendali data, dalam hal ini rumah sakit, memiliki tanggung jawab hukum atas kebocoran data pribadi pasien sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi serta regulasi terkait di sektor kesehatan. Namun, implementasi pertanggungjawaban hukum masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk kurangnya kepatuhan terhadap standar keamanan data serta lemahnya mekanisme penegakan hukum. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, peningkatan kesadaran hukum, serta penerapan sanksi yang lebih efektif.