Kriminalisasi Gratifikasi Tidak Langsung sebagai Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi

Abstract

Tulisan ini bertujuan menguraikan kelemahan Pasal 12 B dan Pasal 12 C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor). Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Gratifikasi dalam kedua pasal tersebut masih mempunyai kelemahan karena yang menjadi adressat terbatas pada penerimaan langsung pada pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut yang dapat berpengaruh atau berlawanan dengan jabatannya, sedangkan perbuatan gratifikasi dapat diberikan secara tidak langsung melalui keluarga seperti suami/istri/anak/menantu/orang tua. Hasil penelitian adalah perlu dikriminalisasi delik gratifikasi tidak langsung. Oleh karena itu, delik ini perlu melakukan revisi untuk memasukkan gratifikasi dapat dilakukan atau diterima oleh keluarga atau kerabat pegawai negeri atau penyelenggara negara.