Penarikan Jaksa KPK oleh Kejaksaan Agung sebagai Bentuk Pelanggaran Independensi Lembaga

Abstract

Pelanggaran Independensi KPK terjadi melalui adanya perubahan Undang-Undang KPK yang mengintegrasikan KPK ke dalam rumpun eksekutif. Hal ini berpotensi mengancam independensi KPK dalam memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia. Salah satu bentuk dari pelanggaran yang signifikan adalah penarikan jaksa di KPK oleh Kejaksaan Agung. Adanya ketergantungan KPK terhadap Kejaksaan Agung membuka celah intervensi oleh Kejaksaan Agung. Untuk mengatasi hal ini, perlu dilakukan penguatan kemandirian KPK, rekrutmrn jaksa secara independent, serta penguatan regulasi yang memastikan KPK memiliki kendali penuh atas proses pengangkatan dan pemberhentian jaksa. Penguatan kemandirian ini akan memungkinkan KPK untuk bekerja lebih efektif dan bebas dari pengaruh eksternal, sementara rekrutmen jaksa yang lebih mandiri akan mempercepat penegakan kasus-kasus korupsi. Regulasi yang lebih ketat juga diperlukan untuk menjamin bahwa penerikan jaksa hanya dapat dilakukan sesuai dengan dengan ketentuan yang berlaku dan tidak menghambat proses hukum yang sedang berjalan.