Alternatif Sanksi Pemidanaan Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Berdasarkan Perspektif Keadilan Bermartabat

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis alternatif sanksi pemidanaan dalam KUHP Baru berdasarkan perspektif Keadilan Bermartabat. Metode penelitian yang dalam penelitian ini adalah penelitian hukum (legal research). Hasil penelitian ini menemukan dalam KUHP Baru terdapat alternatif sanksi pemidanaan selain pidana penjara, yaitu pidana denda, pidana tutupan, pidana pengawasan, dan pidana kerja sosial. Berpijak pada postulat Keadilan Bermartabat, perkembangan pengaturan alternatif sanksi pemidanaan dapat ditemui dalam Volksgeist Indonesia dengan memulai pelacakan dari lahirnya KUHP Baru. Sebagaimana dalam Pasal Menimbang huruf a KUHP Baru menyebutkan UU tersebut disusun berdasarkan Pancasila dan UUD Tahun 1945 serta asas hukum umum. Dalam Pasal 52 KUHP Baru terkait tujuan pemidanaan menyatakan Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan manusia dan merendahkan martabat manusia. Rumusan tujuan pemidanaan tersebut menurut penulis sangat identik dengan perspektif Keadilan Bermartabat. Pada intinya dalam perspektif Keadilan bermartabat terkait kejelasan makna konsep alternatif sanksi pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan Terpidana dan merendahkan martabatnya sebagai manusia.