Tindak Pidana Penipuan Menggunakan Informasi dan Transaksi Elektronik

Abstract

Analisis terhadap Putusan Nomor 135/Pid.B/2023/PN Bna berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Tindak pidana khusus mencakup kejahatan dengan dampak yang signifikan, seperti kejahatan Informasi dan Transaksi Elektronik, korupsi, dan kejahatan terhadap anak. Hukum pidana khusus memiliki ketentuan yang lebih spesifik serta diatur dalam undang-undang tersendiri yang terpisah dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Berdasarkan teori spesialisasi, hukum harus disesuaikan dengan karakteristik kejahatan tertentu, sehingga hukum khusus memiliki kedudukan yang lebih dominan dibandingkan hukum umum. Penerapan Undang-Undang ITE dalam kasus penipuan ini dianggap lebih sesuai karena menawarkan mekanisme penegakan hukum yang lebih spesifik dan relevan dengan modus operandi penipuan digital. Selain itu, undang-undang ini memberikan sanksi yang lebih berat serta memiliki efektivitas lebih tinggi dalam proses pengumpulan dan pembuktian alat bukti elektronik.