Kritik Terhadap Penyelesaian Tindak Pidana Pembunuhan Dengan Mekanisme Restorative Justice (Komnas HAM Nomor: 22/HM.00/IV/2023)

Abstract

Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui bahwa pembunuhan tidak dapat diselesaikan dengan menyimpangi Hukum Acara Pidana atau dengan mekanisme Restorative Justice. Masalah difokuskan berdasarkan KOMNAS HAM Nomor : 22/HM.00/IV/2023 tindak pidana pembunuhan yang diselesaikan dengan mekanisme Restorative Justice, seharusnya kasus pembunuhan tersebut diselesaikan melalui proses Hukum Acara Pidana dan peraturan internal penegak hukum lainnya yang berlaku. Penulisan ini menggunakan Metode penelitian normatif yang mengkaji studi dokumen menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan. Penelitian ini akan mengkaji adanya pertentangan dengan apa yang seharusnya dan senyatanya. Pembunuhan merupakan suatu tindak pidana kejahatan yang berakibat hilangnya nyawa seseorang. Tindak pidana pembunuhan merupakan delik biasa yang berarti proses hukum terhadap tersangka harus tetap berlanjut. Hal tersebut menimbulkan adanya pertentangan terhadap suatu kasus yang terjadi di Wamena, Papua pada 23 Februari 2023. Dimana pembunuhan yang dilakukan oleh Aparat kepolisian diselesaikan dengan mekanisme Restorative Justice dan dalam kasus tersebut juga terdapat pelanggaran HAM.