Tindakan Diskresi Pemerintah Pusat Dalam Hal Tidak Terlaksananya Pengisian Kekosongan Jabatan Wakil Kepala Daerah

Abstract

ABSTRAK Penelitian ini adalah apakah dalam hal partai politik pengusung pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih tidak berhasil melakukkan pengisian kekosongan jabatan wakil kepala daerah, pemerintah pusat dapat menyelesaikan dengan kekuasaan diskresi untuk mengisi kekosongan jabatan wakil kepala daerah? Mekanisme pengisian kekosongan jabatan wakil kepala daerah telah diatur dalam pasal 176 UU Pilkada bahwa untuk pengisian menjadi ranah partai politik pengusung. Tidak mengantisipasi kemungkinan partai politik pengusung tidak berhasil. Dengan isu tersebut bahwa terdapat “legal gap” dalam UU Pilkada perihal pengisian kekosongan jabatan wakil kepala daerah. Maka pemerintah pusat dapat melakukan tindakan dikresi untuk mengisi kekosongan jabatan wakil kepala daerah atas dasar kewenangan pembinaan dan pengawasan.

This research is in the event that the political party supporting the pair of candidates for regional heads and elected deputy regional heads does not succeed in filling the vacancy of the deputy regional head position, can the central government solve it with discretionary power to fill the vacancy of the deputy regional head position? The mechanism for filling the vacancy of the position of deputy regional head has been regulated in article 176 of the Regional Election Law that for filling is the domain of supporting political parties. Not anticipating the possibility that the supporting political party will not succeed. With this issue, there is a "legal gap" in the Regional Election Law regarding filling the vacancy of the position of deputy regional head. Therefore, the central government can take a dictatorial action to fill the vacancy of the position of deputy regional head on the basis of the authority of guidance and supervision.