Konstitusionalitas Usulan Ambang Batas Parlemen 10% Ditinjau Dari Prinsip Madisonian Demokrasi

Abstract

Penelitian ini hendak membahas isu hukum usulan menaikkan besaran ambang batas parlemen (Parliamentary Threshold atau disingkat PT) dari 4% menjadi 10% dengan contoh kasus Turki. Usulan PT 10% tersebut diuji konstitutionalitasnya dengan menggunakan dasar pengujian yang sama seperti di Turki, yaitu prinsipbperlindungan minoritas berdasarkan demokrasi perwakilan untuk melindungi prinsip keterwakilan yang seluas-luasnya. Di Turki, PT 10% melanggar prinsip perlindungan minoritas karena secara faktual kondisi kepartaian di Turki sangat dipengaruhi oleh primordialisme berbasis agama dan suku. Karena PT 10% di Turki menghadapi isu konstitutionalitas yang demikian maka penawaran usulan tersebut untuk Indonesia juga dimasalahkan dengan menggunakan basis yang sama seperti di Turki. Tesis penelitian ini berbeda dengan di Turki, PT 10% di Indonesia tidak melanggar prinsip perlindungan minoritas karena kondisi kepartaian di Indonesia sudah tidak terlalu dipengaruhi oleh primodialisme yang berbasis agama dan suku, walaupun ada partai politik yang nampak terafiliasi perwakilan agama tertentu. Dengan demikian, preskripsi penelitian ini, usulan menaikan PT 10% layak diterapkan di Indonesia karena dapat dijustifikasi bahwa besaran PT tersebut tidak melanggar prinsip perlindungan minoritas.