Analisis Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dalam Penyelesaian Sengketa dengan Objek Jaminan Fidusia Sebelum Berdirinya LAPS-SJK

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim yang menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) tidak berwenang mengadili sengketa yang timbul dari perjanjian pembiayaan konsumen. Fokus penelitian ini adalah apakah pertimbangan tersebut telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan kasus terhadap empat putusan pengadilan negeri yang membatalkan putusan BPSK. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hakim dalam keempat putusan tersebut secara konsisten menilai bahwa sengketa yang timbul dari wanprestasi perjanjian pembiayaan berada dalam ranah hukum perdata, bukan dalam yuridiksi BPSK. Klausula perjanjian yang menetapkan forum penyelesaian di pengadilan, serta keberadaan jaminan fidusia dalam kontrak pembiayaan mejadi dasar penguatan argumentasi hakim. Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, UU Jaminan Fidusia, dan Permendag Nomor 17 Tahun 2007, kewenangan BPSK terbatas pada penyelesaian sengketa non-litigasi dan tidak mencakup pelaksanaan isi perjanjian yang bersifat kontraktual.