Praktik Kawin Tangkap di Sumba dalam Perspektif Undang-Undang No. 12 Tahun 2022: Studi Tentang Benturan Antara Tradisi dan Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan

Abstract

Penelitian ini mengkaji praktik kawin tangkap di Sumba dalam perspektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Kawin tangkap merupakan praktik adat yang sering kali dilakukan tanpa persetujuan perempuan, sehingga menimbulkan dampak psikologis, sosial, dan hukum yang serius. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan teori, termasuk teori hukum progresif, teori perlindungan hukum, serta teori hukum feminis. Hasil analisis menunjukkan bahwa praktik kawin tangkap mengandung unsur pemaksaan dan kekerasan, sehingga memenuhi unsur tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana diatur dalam Pasal 10 UU TPKS. Selain itu, praktik ini juga bertentangan dengan prinsip persetujuan dalam perkawinan sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa praktik kawin tangkap merupakan bentuk kekerasan terhadap perempuan yang perlu dihentikan. Diperlukan penegakan hukum yang tegas, edukasi kepada masyarakat, serta perlindungan bagi korban agar hak-hak perempuan di Sumba dapat lebih terjamin.