Hukum Pembuktian Pada Putusan Bebas Kasus Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan: No. 24/Pid.Sus-TPK/2020/PN Pal Jo. Putusan No. 1999 K/Pid.Sus/2021 Jo. Putusan No. PK Nomor 4211/PAN.03/KKA/VIII/2023)

Abstract

Judul Tesis ini adalah “Hukum Pembuktian Pada Putusan Bebas Kasus Tindak Pidana Korupsi”. Permasalahan yang diteliti ialah mengapa hakim menjatuhkan putusan bebas pada kasus tindak pidana korupsi. Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini ialah pendekatan kasus dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian dan analisis menunjukkan bahwa ditemukan perbedaan teori pembuktian yang diyakini oleh hakim dan oleh jaksa sehingga melahirkan putusan bebas. Pada putusan, majelis hakim setuju tindakan yang dilakukan oleh pelaku merupakan tindak pidana korupsi meliputi pengumpulan biaya komite dan uang belajar tambahan, tapi tidak dengan pengumpulan uang pendaftaran sehingga menurut nurani hakim, pelaku harus dibebaskan yang mana pada putusan pengadilan tingkat kasasi menyatakan bahwasannya tindakan yang dilakukan oleh pelaku merupakan tindak pidana korupsi tetapi pelaku mendapattkan putusan bebas pada putusan peninjauan kembali. Dalam hal ini jaksa meyakini teori pembuktian positif berdasarkan pada alat bukti yang ada, namun hakim meyakini teori pembuktian negatif yang melibatkan hati nurani hakim dan ini berpotensi melahirkan putusan yang sewenang-wenang. Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang harus ditangani secara luar biasa pula, maka majelis hakim seharusnya menjatuhkan putusan yang adil dan hukumannya harus pemidanaan, bukan putusan bebas.

The title of this thesis is “The Law of Evidence on Acquittal in Corruption Cases”. The problem studied is why judges impose acquittals in corruption cases. The approach method used in this writing is a case approach and conceptual approach. The results of the research and analysis show that there are differences in the theory of evidence believed by the judge and by the prosecutor, resulting in an acquittal. In the verdict, the panel of judges agreed that the actions committed by the perpetrator constituted a criminal act of corruption including the collection of committee fees and additional study fees, but not the collection of registration fees so that according to the judge's conscience, the perpetrator should be acquitted which in the cassation level court decision stated that the actions committed by the perpetrator constituted a criminal act of corruption but the perpetrator received an acquittal in the review decision. In this case, the prosecutor believes in the positive theory of evidence based on existing evidence, but the judge believes in the negative theory of evidence involving the judge's conscience and this has the potential to give birth to an arbitrary decision. Corruption is an extraordinary crime that must be handled in an extraordinary manner as well, so the panel of judges should impose a fair verdict and the punishment must be a conviction, not an acquittal.