Konstitusionalitas Surakarta Sebagai Daerah Istimewa

Abstract

Isu hukum dalam penelitian tesis ini adalah tentang penetapan Surakarta sebagai daerah khusus berdasarkan konsep otonomi/desentralisasi asimetris. Berdasarkan kondisi eksisting, Surakarta saat ini adalah daerah otonom dengan statis sebagai kota. Berdasarkan kondisi khusus yang dimiliki Surakarta, sesuai isu hukum di atas, penelitian ini ingin memposisikan Surakarta sama seperti Yogyakarta. Atas dasar itu, diperlukan perubahan status untuk Surakarta, dalam hal ini status yang sama seperti Yogyakarta sebagai inti dari penelitian ini. Surakarta dapat ditetapkan sebagai daerah khusus karena model otonomi yang diterapkan di Indonesia tidak singular dengan dikenalnya konsep otonomi khusus sehingga jika alasan substantif untuk dapat diberikannya status daerah istimewa terpenuhi maka Surakarta dapat ditetapkan sebagai daerah istimewa. Alasan substantif untuk Surakarta tersebut adalah Pemerintah Negara Republik Indonesia melalui Piagam Kedudukan tanggal 19 Agustus 1945 oleh Presiden Soekarno menetapkan Daerah Istimewa Surakarta.