Pengembangan Model Pengelolaan Anggaran Sekolah Berbasis Partisipasi : Laporan Akhir Hibah Bersaing

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi best practices pengelolaan anggaran sekolah dan menyusun model pengelolaan anggaran berbasis partisipasi pemangku kepentingan. Model pengelolaan anggaran yang partisipatif menjadi alternatif dalam penyusunan program dan penetapan anggaran sekolah. Penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif dengan metode pengumpulan data FGD, depth interview dan studi dokumentasi praktek pengelolaan anggaran sekolah. Subjek penelitian adalah Sekolah negeri dan swasta di Kota Salatiga meliputi SD, SMP, SMA dan SMK. Sumber penelitian meliputi dokumen pengelolaan anggaran sekolah, dan Manajemen anggaran Sekolah baik Kepala Sekolah, guru Komite Sekolah, Orang tua dan Tokoh Agama dan Masyarakat.Penelitian menunjukkan bahwa Pengelolaan anggaran sekolah baik SD, SMP, SMA dan SMK telah melibatkan pihak-pihak seperti Komite Sekolah, Tokoh Masyarajkat, Guru dan Kepala Sekolah. Penetapan wajib belajar 9 tahun (SD dan SMP) gratis menjadi kendala sekolah dalam melibatkan orang tua dan masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan anggaran. Sementara itu sumber penerimaan dari APBD bagi Sekolah Negeri dan sebagian Swasta belum dapat memenuhi kebutuhan dalam pengembangan program sekolah yang bermutu. Keterbatasan sumber Pendapatan Asli daerah berakibat tambahan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) belum dapat memenuhi kebutuhan operasional sekolah dan personil peserta didik. Pengelolaan anggaran sekolah yang bersumber dari Pemerintah (APBN) dan Pemerintah Daerah (APBD) dilaksanakan sesuai regulasi keuangan daerah. Sedangkan sumber-sumber keuangan yang dari masyarakat dikelola berdasarkan prinsip kesepakatan para pemangku kepentingan. Partisipasi masyarakat diperlukan untuk memecahkan kebutuhan anggaran sekolah yang dapat menjamin pelaksanaan program yang dapat meningkatkan mutu pendidikan. Berbagai kebutuhan dan usulan pemecahan anggaran sekolah dijelaskan dan disosialisasikan secara transparan kepada pemangku kepentingan untuk mendapatkan solusi pemecahan.