Problematika Pembentukan Institusi Kepolisian Nasional Timor Leste

Abstract

Lembaga Kepolisian di suatu negara yang baru merdeka pasti sangat dibutuhkan, karena tugas dan kewenangan lembaga Kepolisian untuk menjalankan keamanan, ketenteraman dan ketertiban bagi warga masyarakat serta negara. Kepolisian merupakan salah satu lembaga pemerintahan yang memegang peranan penting dalam negara, terutama bagi negara yang berdasarkan kekuatan hukum (Pasal 1 ayat (1) Konstitusi RDTL). Di dalam negara hukum kehidupan hokum sangat ditentukan oleh faktor struktur atau lembaga hukum, di samping faktor-faktor lain, seperti factor substansi hukum dan kultur hukum, sebagaimana dikatakan oleh Lawrence M. Friedman bahwa: “Legal system, first of all, have structure. They have form, patterns, and persistent style. Structure is the body, the frame work, the long-lasting shape of the system, the way courts or police departments are organized, the lines of jurisdictions, the table of organization” Dengan demikian efektivitas operasional dari struktur atau lembaga hukum sangat ditentukan oleh kedudukannya dalam organisasi negara, yang oleh Richard M. Steers dikatakan, bahwa faktor penyumbang efektivitas organisasi salah satunya adalah karakteristik organisasi meliputi struktur dan teknologi. Struktur dimaknai sebagai cara menyusun orangorang untuk menciptakan sebuah organisasi, yang mencakup luasnya desentralisasi pengadilan, jumlah spesialisasi pekerjaan, formalisasi, rentang kendali, besarnya organisasi dan besarnya unit kerja, sedangkan teknologi meliputi operasi, bahan dan pengetahuan.