Jenis dan Pola Penyelesaian Pelanggaran Keimigrasian di Timor Leste

Abstract

Secara konstitusional Negara Republik Demokratik Timor Leste (RDTL) menjamin adanya perlindungan kepada setiap warga negara, hal ini tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar RDTL (Constituição da RDTL). Namun, jika dilihat dari segi wilayah, Timor Leste sangat rentan terjadi kejahatan keimigrasian karena wila-yahnya yang berbatasan langsung dengan Indonesia, lemahnya sarana prasarana, terbatasnya jumlah personel keimigrasian dan sifat permisif pemerintah terhadap warga asing yang akan masuk Indonesia. Oleh karena itu dalam penelitian ini akan dibahas mengenai bagaimana jenis dan pola penyelesaian pelanggaran keimigrasian di Timor Leste. Untuk menjawab permasalahan tersebut peneliti menggunakan penelitian hukum non-doktrinal dengan pendekatan sosiolegal. Timor Leste sebagai negara hukum tentu mempunyai kedaulatan negara dengan adanya hukum yang mengatur untuk menjaga kedaulatan tersebut. Dalam kaitannya dengan keimigrasian, Timor Leste mempunyai Undang-undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Keimigrasian yang menjadi sumber hukum pelaksanaan dan penyelesaian pelanggaran keimigrasian. Selain itu, dalam kaitannya dengan pelaksanaan sistem hukum, Lawrence M Friedman mengemukakan teori legal system yang terdiri dari materi hukum, struktur hukum dan budaya hukum. Dalam penelitian tersebut ditemukan adanya pintupintu imigrasi yang tersebar dalam 12 distrik dan 1 daerah otonom, 74 personel keimigrasian, struktur keimigrasian Timor Leste dan jenis pelanggaran yang sering terjadi. Adapun jenis pelanggaran yang terjadi antara lain illegal crossing, illegal stay, penyalahgunaan visa dan pemalsuan visa. Terjadinya berbagai pelanggaran tersebut karena adanya beberapa kelemahan dari pemerintah Timor Leste dan peraturan setempat. Dalam segi budaya hukum, aparat penegak hukum, penduduk dan pemerintah Timor Leste masih kurang peduli dengan penerapan hukum untuk kasus keimigrasian sehingga berdampak pada meningkatnya dan terulangnya pelanggaran yang sama. Dari segi substansi hukum, undang-undang yang berlaku tidak sesuai dengan perkembangan masyarakat sehingga perlu disesuaikan dengan budaya hukum setempat. Jika ditinjau dari struktur hukum, pemerintah Timor Leste memiliki kelemahan dalam kualitas sumber daya manusia dan kuantitas dalam hal penegakan hukum serta struktur organisasi yang rumit sehingga tidak efektif dan efisien dalam pencegahan dan penanganan suatu kasus keimigrasian.

Democratic Republic of Timor-Leste has constitution to ensure the protection of every citizen, it is stated in the Preamble to the Constitution of Timor-Leste. However, when viewed in terms of territory, Timor-Leste is vulnerable to immigration crime because of the area directly adjacent to Indonesia, weak infrastructure, limited number of personnel and permissive behavior of the government on foreigners who would come to Timor Leste. Therefore, in this study will be discussed regarding the types and patterns of settlement about immigration violations in Timor Leste. To answer these problems, researchers used non-doctrinal research with sosiolegal approach. Timor-Leste as a country that have sovereignty which is reguated by law. In relation to immigration, Timor Leste has Law No. 9 of 2003 on Immigration as the source of implementation and completion of immigration violations. In addition, in relation to the implementation of the legal system, Lawrence M Friedman put forward the theory of legal system consisting of legal materials, legal structure and legal culture. In these studies, the researcher found that Timor Leste has imigration boards in 12 districts and 1 autonomous region, 74 immigration personnel, Timor Lestes structure of immigration and the imigration offenses that oftenly occur oftenly. The types of violations which are happen in Timor Leste include illegal crossing, illegal stay, misuse of visas and visa fraud. The violations are triggered by some weakness of the government of Timor Leste and local regulations. In terms of legal culture, law enforcement officials, residents and the government of Timor Leste are less concerned with the application of law to immigration cases that result in the increase and the recurrence of similar violations. In terms of legal substance, the applicable law is not in accordance with the development of society that need to be adapted to local legal culture. If the terms of the legal structure, the government of Timor-Leste has a weakness in the quality and quantity of human resources in terms of law enforcement as well as complex organizational structures that are not effective and efficient in the prevention and handling of an immigration case.