Kedudukan Perempuan dalam Adat (SuatuKajian dari Perspektif KeadilanJender terhadap DendaAdat di Moa Barat-Maluku Barat Daya)

Abstract

Denda adat merupakan gagasan dan sistim nilai untuk menjaga ikatan kekerabatan warga dan menata kehidupan sosial yang adil dan damai sejak zaman leluhur di Moa. Ada berbagai denda, salah satunya adalah denda hubungan di luar nikah yang menjadi objek penelitian penulis. Denda adat hubungan di luar nikah dimaksudkan supaya masyarakat saling menghormati dan menghargai antar anggota masyarakat, sesuai norma dan nilainilai yang berlaku dalam kehidupan mereka. Berdasarkan hasil temuan di lapangan denda adat hubungan di luar nikah dilakukan berdasarkan dua hal yaitu: pertama, menjalankan warisan leluhur. Kedua, mengangkat derajat perempuan yang dilecehkan. Ketika masyarakat melakukan denda adat mereka percaya bahwa kehidupan akan berjalan damai dan harmonis. Keinginan untuk menjaga tatanan kehidupan melalui sistim denda, menjadikan masyarakat Moa tanpa sadar terjerumus pada pengabaian nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan, yaitu hak-hak perempuan dan anak hasil hubungan di luar nikah terabaikan. Dalam denda adat perempuan tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan, perempuan selain membayar denda kepada istri dari laki-laki pasangan selingkuhannya, ia juga harus bertanggung jawab sendiri terhadap masa depan anak hasil hubungan mereka. Pada dasarnya sistim denda adat tidak terlalu memberatkan bagi pihak laki-laki, denda yang diberikan tidak seberapa dibandingkan kehidupan perekonomian yang dimiliki. Denda adat menjadikan laki-laki bebas dari tanggungjawab terhadap perempuan dan anak hasil perselingkuhannya. Intinya denda telah dibayarkan maka laki-laki tidak lagi memiliki tanggung jawab. Denda adat dilakukan dengan memberikan mas, kerbau, kebaya, kain adat, dan sopi kepada perempuan. Pemberian ini dimaksudkan untuk mengembalikan citra perempuan dan menyelesaikan masalah, namun dampak yang diterima perempuan justru sebaliknya. Hak-hak untuk memperoleh keadilan tidak diperoleh, dengan kata lain perempuan menjadi korban denda adat dalam masyarakat namun tidak berdaya. Sistim adat telah menempatkan perempuan selalu di bawah kekuasaan laki-laki. Dalam kedudukan yang tidak setara itulah perempuan mampu menjaga ikatan sosial yang ada. Pengaruh budaya patriarkhi sangat terasa dalam dimensi kehidupan masyarakat Moa. Dampaknya keputusan yang dihasilkan lebih menguntungkan pihak laki-laki dan perempuan dirugikan. Ketidakadilan ini jelas sangat bertentangan dengan nilai-nilai kekristenan yang mengedepankan kasih dan kemanusiaan. Kedudukan perempuan bukan dinilai berdasarkan jumlah materi yang diberikan tetapi sejauh mana masyarakat menerapkan kehidupan yang saling menghormati dan menghargai sebagai ciptaan Allah. Kekristenan memandang semua manusia mempunyai kedudukan yang sama. Penggunaan kajian dari perspektif keadilan jender dalam penelitian ini dapat membantu untuk menganalisa bentuk-bentuk ketidakadilan jender yaitu stereotip perempuan, kedudukan perempuan dalam denda adat disubordinasikan di bawah laki-laki, marginalisasi dalam mengambil keputusan dalam keluarga dan adat, kekerasan secara sosial, spiritual dan psikis serta beban ganda akibat konstruksi sosial yang tercakup dalam tradisi dan aturan adat yang dijalankan di Moa. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan, pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data dan sumber data berasal dari wawancara dan studi pustaka. Wawancara dilakukan kepada pemerintah desa, tetua adat, laki-laki dan perempuan yang terkena denda, dan anggota masyarakat. Saran dari penelitian ini disampaikan kepada institusi pendukung keadilan jender yaitu keluarga, pemerintah desa, gereja dan masyarakat. Tulisan ini adalah bagian dari upaya untuk membangun wacana masyarakat Moa terkait kesetaraan jender sehingga kehidupan masyarakat menjadi lebih baik, adil dan sejahtera.