Penyelesaian Kawin Lari dalam Hukum Adat di Desa Wab Kepulauan Kei Kabupaten Maluku Tenggara (Studi Kasus)

Abstract

Negara Kesatuan Republik Indonesia menganut keberagaman pandangan dan pemahaman di bidang hukum. Indonesia mengakui keberadaan hukum internasional, hukum berbasis agama (hukum agama) dan hukum berbasis adat (hukum adat). Dalam prakteknya hukum agama diadopsi sebagai hukum positif, seperti dalam penentuan hukum waris, perkawinan, dan hukum lainnya. Demikian pula hukum adat, sebagian masyarakat masih menggunakan hukum adat sebagai norma hukum dalam mengelola kehidupan sosial, ekonomi dan budaya serta pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan. Salah satunya masyarakat Kei yang lebih memprioritaskan hukum adat dan bahkan memutlakannya, kenyataannya adalah di dalam menyelesaiankan kawin lari sebagai perkawinan terlarang. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh alasan, akibat, dan cara penyelesaian Kawin Lari menurut hukum adat di Kepulauan Kei Desa Wab Maluku Tenggara. Subjek penelitian ini adalah pelaku kawin lari, tua-tua adat dan tokoh masyarakat di desa Wab Maluku Tenggara. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif, di mana teknik yang digunakan yaitu observasi, wawancara dan dokumen. Dalam penelitian ini, validitas data yang digunakan yaitu trianggulasi data dan trianggulasi metodologi. Adapun data yang digunakan bersumber dari pelaku kawin lari, tua-tua adat, dan tokoh masyarakat melalui teknik wawancara, observasi serta dokumen. Dari penelitian yang dilakukan, diperoleh hasil mengenai bagaimana alasan kawin lari dalam penelitian ini ada 4 yaitutidak disetujui orang tua, ingin cepat berumah tangga, takut kehilangan si gadis, dan si gadis telah hamil. Akibat dalam penelitian ini juga diungkapkan bahwa pasangan kawin lari harus menerima resiko ada yang harus putus sekolah, kehilangan orang tuanya ataudapat menimbulkan permusuhan dalam keluarga, bahkan masyarakat yang membatasi pergaulan dengan mereka. Maka penyelesaian masalah adalah hal yang terpenting dalam kehidupan kelompok masyarakat, penyelesaian tersebut dilakukan secara hukum adat, dan setelah itu dilanjutkan secara agama dan secara negara. Dengan adanya penyelesaian masalah maka kehidupan dalam kelompok masyarakat tersebut semakin erat, sehingga tercapai suatu kehidupan yang harmonis dalam kelompok masyarakat.