SKP2 atau SP3

Abstract

Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa di Salatiga te!ah terjadi Tindak Pidana Korupsi berkaitan dengan pengadaan Buku Ajar untuk Sd s/d SL TA pada tahun anggaran 2003 yang lalu, dimana dengan proyek pengadaan Buku Ajar tersebut sejak tahun 2008 telah menyeret 2 (dua) dan 2 (dua) pejabat eksekutif maupun pejabat legislatif untuk dipertanggung jawabkan di meja hijau. Dalam perkembangannya temyata tidak hanya 4 (empat) pejabat tersebut yang harus bertanggung jawab di depan sidang pengadilan, tetapi oleh Polres Salatiga telah ditetapkan 4 (empat) tersangka yang lain, dimana saat ini dari 4 (empat) tersangka tersebut yang statusnya telah meningkat menjadi Terdakwa ada 1 (satu} orang, yaitu Mantan Sekda Kota Salatiga Drs. Sutejo., M.Si yang perkaranya saat ini sedang disidangkan di Pengadilan Negeri Salatiga. Untuk 3 (tiga) tersangka yang lain belum, setelah perjalanan perkara tersebut cukup memakan waktu yang lama, akhirnya utuk para tersangka sudah ada kepastian, bahwa statusnya tidak meningkat menjadi terdakwa, tetapi justru oleh Kejaksaan Negeri Salatiga telah diterbitkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKP2). Dengan diterbtkannya SKP2 tersebut, ternyata menimbulkan bsrbagai tanggapan dari berbagai pihak, baik dari kalangan masyarakat pada umumnya, kalangan Advokat ataupun pegiat di bidang pemberantasan tindak pidana korupsi. Mereka terutama mempermasalahkan SKP2 tersebut ketika niartikan sebagai Surat keputusan Penghentian Penuntutan, padahal 3 (tiga) tersangka tersebut statusnya belum ada tindakan penuntutan, karena berkas perkara dari Penyidik oleh Penuntut Umum balum dinyatakan lengkap oleh Penuntut Umum atau belum P21, tetapi masih P22, artinya berkas perkara dari penyidik dinyatakan belum lengkap dan untuk melengkapi diambil alih oleh Kejaksaan. Dari uraian tersebut, saya tertarik untuk mengkri,t. isi masalah SKP2 melalui tulisan ini sebagai bahan untuk didikusikan melalui forum diskusi bulanan FH UKSW