Analisis Kinerja Pemerintah Daerah Dengan Metodologi Kerangka Kerja Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah (Studi Pada Pemerintah Kota Palopo)

Abstract

Sejak diberlakukannya otonomi daerah di Indonesia, Pemerintah Daerah diberikan kewenangan yang lebih dalam menjalankan pemerintahan di daerahnya masing – masing berdasarkan aspirasi masyarakat dan peraturan perundang – undangan yang berlaku. Begitu pentingnya peranan Pemerintah Daerah dalam era otonomi ini, maka diperlukan suatu alat analisis dan metode yang dapat mengukur kinerja Pemerintah Daerah baik dari aspek finansial maupun aspek nonfinansial. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kinerja Pemerintah kota Palopo pada periode 2008 – 2012 baik itu dari aspek financial maupun nonfinansial. Metodologi Kerangka Kerja Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah (LGPM) merupakan salah satu pendekatan yang dapat digunakan dalam mengukur kinerja Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pemerintahannya. Pendekatan ini menggunakan pengukuran aspek finansial dan nonfinansial sehingga dipandang lebih akurat dalam mengukur kinerja Pemerintah Daerah. Meskipun hasil pengukuran secara finansial maupun nonfinansial menunjukkan bahwa kinerja Pemerintah kota Palopo tahun 2008 – 2012 dalam pencapaian target PAD, pertumbuhan PAD, belanja daerah, kebersihan kota, dan penyediaan sarana dan prasarana sudah cukup baik, namun dalam pembiayaan keuangan Pemerintah kota Palopo masih bergantung pada pihak luar, efisiensi belanja yang masih kurang, dan kinerjadalam sektor pendidikan masih dipandang kurang baik oleh masyarakat kota Palopo. Untukitu, Pemerintah kota Palopo sebaiknya lebih memperhatikan pengelolaan keuangan dan program kerjanya terutama dalam sektor pendidikan.