Ketidakadilan Ekonomi di Bumi Pancasila

Abstract

Akhir-akhir ini perekonomian Indonesia semakin dikuasai oleh kaum kapitalis. Dengan demikian bangsa Indonesia yang semestinya memiliki kedaulatan ekonomi menjadi tidak berdaulat lagi. Buktinya, ketika terjadi pergolakan dan krisis ekonomi di luar negeri maka bangsa Indonesia pun mengalami dampaknya pula. Sebuah contoh kasus dari Kabupaten Timor Tengah Selatan di Propinsi Nusa Tenggara Timur menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat (lebih dari 75%) bekerja sebagai petani yang hidup di bawah garis kemiskinan. Kemiskinan tersebut terjadi bukan hanya karena tingkat pendidikan yang rendah. Sebaliknya kemiskinan tersebut lebih disebabkan oleh pengelola pemerintahan yang mengabaikan pasal 33 UUD 1945 dalam membangun ekonomi bangsa Indonesia. Para Kapitalis yang mestinya memperoleh wilayah “sisa” dari BUMN/BUMD dan koperasi justru memperoleh ruang gerak yang sangat luas. Akibatnya ekonomi Pancasila yang mestinya dilaksanakan dalam semangat persatuan, kebebasan, kesederajatan dan kekeluargaan diabaikan. Hal ini terjadi karena tiga hal. Pertama, bangsa Indonesia kurang percaya diri dalam mengembangkan sistem ekonominya sendiri. Kedua, Pancasila hanya dilihat sebagai dokumen politik, budaya dan agama saja dan belum dilihat sebagai dokumen ekonomi. Ketiga, pengusaha swasta dibiarkan mengontrol kebijakan pemerintah agar sesuai dengan kepentingannya. Untuk mengatasi ketiga hambatan tersebut diketengahkan beberapa contoh pemberdayaan ekonomi rakyat yang ditempuh oleh beberapa pemerintah di NTT seperti program “Anggur Merah”, “Gerbang Emas” dan program “Perak”. Contoh-contoh itu disebutkan untuk menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi masyarakat Indonesia mesti didasarkan pada sikap kebersamaan, kekeluargaan dan semangat gotong royong.