Perlindungan Hukum bagi Konsumen Korban Kejahatan Korporasi Berdasarkan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Abstract

Kejahatan korporasi merupakan salah satu bagian dari sekian banyak permasalahan hukum yang seringkali terjadi, namun permasalahan ini kurang sekali mendapat perhatian dari masyarakat luas pada umumnya maupun oleh para praktisi hukum pada khususnya. Sehingga perkembangan terhadap pemikiran pemahaman tentang kejahatan korporasi berjalan sangat lamban, baik oleh para penegak hukum maupun oleh masyarakat itu sendiri yang seringkali menjadi korban dari kejahatan korporasi. Ketidak pahaman itu juga nampak pada para pembuat undang-undang yang tidak terlihat secara tegas memberikan ajaran apa didalam undang-undang tindak pidana khusus yang digunakan dalam memberikan pembebanan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi. Oleh karena itu pemahaman terhadap kejahatan korporasi perlu ditingkatkan dan perlu dilakukan studi yang mendalam berkelanjutan, utamanya oleh para penegak hukum dan oleh masyarakat yang sering menjadi korban kejahatan korporasi. Kejahatan korporasi bisa dikategorikan sebagai white collar crime dan merupakan kejahatan yang bersifat organisatoris. Oleh sebab itu dalam rangka menegakkan hukum dan membela hak-hak masyarakat sebagai korban korporasi, terlebih dahulu perlu dipahami tentang struktur korporasi, hak, dan kewajibannya serta pertanggungjawabannya, sehingga bisa dikenali tentang karakter kejahatan korporasi dan bagaimana korporasi harus bertanggungjawab yang pada finalnya bisa ditemukan solusi yuridisnya secara tepat dan memenuhi standar keadilan. Sebagai kejahatan yang bersifat organisatoris, kejahatan korporasi dapat menimbulkan dampak negative yang sangat luas, baik yang menimpa perorangan maupun masyarakat luas. Dampak negative yang ditimbulkan oleh kejahatan korporasi dimaksut antara lain kerugian dibidang materi, kerugian dibidang kesehatan dan keselamatan jiwa, maupun kerugian dibidang sosial dan moral. Namun betapapun besarnya kerugian yang ditimbulkan, ternyata penegakan hukumnya berjalan sangat lamban. Kelambanan ini disebabkan beberapa faktor yang mempengaruhi, diantaranya :Pertama, peran korporasi dalam bidang perekonomian sangat besar dan melibatkan banyak orang, sehingga menciptakan kondisi yang delematis bagi penegak hukum untuk mengambil tindakan tegas, dan hal ini justru diambil kesempatan oleh korporasi untuk mengambil keuntungan yang sebesar besarnya meski menimbulkan dampak negative dikalangan masyarakat selaku konsumen. Kedua, karakter kejahatan korporasi yang belum dipahami sepenuhnya baik oleh penegak hukum maupun oleh masyarakat berakibat penyelesasian terhadap kejahatan korporasi menjadi tidak tuntas,bahkan sanksi yang diterapkannya juga tidak memberikan efek jera yag signifikan. Ketiga, luasnya lingkup permasalahan kejahatan korporasi menuntut penyikapan dari berbagai aspek hukum, sehingga penegakkannyapun harus bersifat komprehensif. Fakta diatas ternyata sangat dipahami oleh para pelaku korporasi dan justru dimanfaatkan untuk kepentingannya dan meraup keuntungan yang sebesar besarnya. Kondisi yang demikian seharusnya mampu membuka mata kita khususnya para penegak hukum dan masyarakat itu sendiri untuk terus berupaya mencari jalan keluar dan merumuskan dalam bentuk peraturan yang jelas, sehingga masyarakat sebagai konsumen tidak selalu dalam posisi lemah menjadi korban.