Legalitas Hakim sebagai Mediator Berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

Abstract

Penelitian ini beranjak dari permasalahan apakah secara prinsip pengaturan Perma No. 1 tahun 2008 telah sesuai dengan hukum. Penelitian ini menggunakan metode Yuridis Normatif meliputi penelitian terhadap Perma No.1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Undang-undang Dasar tahun 1945 , Undang-undang Kekuasaan Kehakiman, serta buku-buku petunjuk di Pengadilan Negeri. Hasil penelitian menunjukan bahwa, secara hukum Kekuasaan Yudisial sesuai dengan Pasal 24 ayat (1) Undang-undang Dasar tahun 1945 dan Pasal 25 ayat (2) bahwa hakekat Kekuasaan Yudisial adalah memeriksa, mengadili dan memutus perkara berdasarkan hukum dimana perkara Perdata berada diranah ajudikasi, bahwa Perma No.1 tahun 2008 mengubah fungsi badan Yudisial dari penyelenggara ajudikasi menjadi penyelenggara mediasi hal ini bertentangan dengan hukumnya yaitu Undang-undang Dasar tahun 1945 dan Undang-undang Kekuasaan Kehakiman.