Negara Hukum Pancasila (Analisis terhadap Undang-Undang Dasar 1945 Pra dan Pasca Amandemen)

Abstract

Sejak berdirinya negara Indonesia, secara konstitusional Negara Indonesia merupakan negara hukum. Hal ini dapat terlihat dari pengaturan mengenai negara hukum yang terdapat di dalam UUD yang berlaku dan pernah berlaku di Indonesia, yaitu di dalam UUD 1945, Konstitusi RIS 1949, UUDS 1950 dan UUD NRI 1945. Namun demikian konsep negara hukum Indonesia bukanlah asli dari bangsa Indonesia sendiri melainkan konsep yang diadopsi dan di transpalantasi dari negara lain (Belanda). Meskipun demikian konsep negara hokum Indonesia bukanlah konsep yang identik dengan rechtsstaat sebagaimana yang dianut oleh Belanda yang menganut sistem hokum civil law. Konsep negara hukum Indonesia merupakan konsep Negara hukum yang berlandaskan dan bercirikan kepada pandangan hidup, ideologi maupun falsafah bangsa dan negara Indonesia yaitu Pancasila. Sehingga konsep negara hukum Indonesia disebut dengan konsep negara hukum Pancasila. Negara hukum Pancasila merupakan konsep negara hukum yang prismatik, yaitu konsep negara hukum yang menggabungkan unsur-unsur negara hukum yang berbeda terutama unsur rechtsstaat dan unsur rule of law dengan dilandasi pada nilainilai Pancasila, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, kekeluargaan, gotong-royong, kerukunan.